Kategori: Uncategorized

PAMIJAHAN – Ikatan Dukun Nusantara (IDN) merubah stigma negatif tentang dukun. Namun lebih kepada tujuan untuk melestarikan budaya nusantara dan berperan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Muhammad Darul Dinar bersama Bambang Sumantri, Margola, Kiai Abdullah Wong mendirikan organisasi Ikatan Dukun Nusantara (IDN) pada tanggal 8 Agustus 2020 di Lembah Cawene, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan.

Ketua Umum Ikatan dukun nusantara, Muhammad Darul Dinar menjelaskan, dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri atas dasar sejarah peradaban panjang masa lampau masyarakat Nusantara, dari sistem kerajaan sampai dengan kesatuan Republik Indonesia.

“Tak terlepas dari peran dan perjuangan para leluhur Nusantara, para leluhur kita selalu berupaya mempersatukan Nusantara tanpa meninggalkan corak budayanya, namun di era globalisasi dan peran konspirasi global,” kata Darul kepada wartawan, Minggu (27/06/2021).

Menurut Darul, saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis terjadinya ketimpangan dan degradasi pemikiran yang terjebak akan teori-teori luar, mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat Nusantara.

“Membuat rentan akan adanya perbedaan di negeri tercinta ini, seakan budaya perlahan-lahan akan di cabut sampai ke akar-akarnya, hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI dimana berfalsafah Bhineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan,” bebernya.

Nusantara ini, kaya akan segalanya mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusianya bahkan adat istiadat budaya yang beraneka ragam, semua merupakan kelebihan bagi bangsa Indonesia yang beribu-ribu pulau namun dapat mempersatukan dalam wadah kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini tidak dimiliki oleh bangsa lain terutama terutama dalam keanekaragaman budayanya.

Namun akhir-akhir ini sangat nampak jelas terjadi perpecah belahan yang dilandasi perbedaan prinsip pemikiran bahkan sampai pada keyakinan.

Padahal budaya memiliki peran penting dalam peradaban suatu bangsa, maju mundurnya sebuah bangsa dan kebesaran sebuah bangsa dilihat dari sejarah panjang peradaban budayanya.

Salah satu yang menjadi kajiannya adalah sebuah kalimat bahasa Dukun sadar atau tidak sadar kata dukun selalu terngiang-ngiang dari generasi ke generasi.

Bahkan kata Dukun jauh sebelum berdirinya negeri ini leluhur Nusantara menggunakan kalimat Dukun, bagi leluhur kita yang kemampuan khusus dalam bidang keilmuan, tetapi apa yang terjadi seiring perkembangan zaman dan propaganda media.

Makna dukun jadi berubah drastis sembilan puluh derajat menjadi sebuah kalimat atau sebutan yang sangat mengerikan dan hina jika ada seseorang yang disebut dukun.

Asumsinya akan pada hal yang negatif dan dukun selalu digambarkan pada perbuatan jahat, mistik, bermain dengan hal–hal ghaib yang menyeramkan sehingga muncul dukun selalu diidentikkan dengan pakaian pangsi hitam-hitam pakaian iket dengan aksesoris yang menyeramkan.

Apabila kita tarik pada sejarah masa lalu dukun itu memiliki tugas yang sangat mulia bahkan dalam memimpin sebuah do’a untuk keselamatan atau acara sakral keagamaan atau upacara Bhakti yang membuka adalah mantra do’a-do’a.

Tetapi setiap orang yang memiliki keahlian khusus pasti disebut Dukun dan dukun, dukun patah tulang, dukun sunat, dukun beranak, dukun ahli obat-obatan alami dan masih banyak yang lainnya.

Bahkan dukun juga menguasai perbintangan dapat meramal Cuaca dan masa tanam tetapi semua itu semakin terkikis dan pudar dengan pergeseran pemahaman pada saat ini apalagi dengan adanya propaganda media film yang sangat menyudutkan dukun.

Dukun selalu dikalahkan oleh para pemuka agama dianggap nya dukun itu selalu sesat dan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang digambarkan dengan dandanan yang menyeramkan.

Sebetulnya ini adalah pembodohan dan produk kolonial para penjajah negeri ini, mereka takut pada Dukun-dukun Nusantara yang memiliki kesaktian.

Keilmuan bela diri sehingga tanpa senjata canggih dapat memukul mundur penjajah ketika dari sebuah gelar atau sebutan dari buah karya leluhur kita dikucilkan bagaimana produk-produk leluhur kita yang lainnya pasti akan musnah.

Untuk itu kami dengan memberanikan diri atas dasar cinta akan budaya bangsa dan ingin meluruskan dari ketidak benaran sejarah mendeklarasikan diri.

“Jangan malu disebut Dukun karena bagi kami Dukun adalah Duduk tekun artinya fokus sungguh sungguh dalam belajar keilmuan dalam hal kehidupan,” ucap Darul.

Dan Duduk tekun hidup rukun. Maka kami yang hadir dari perwakilan Nusantara bersepakat untuk dibentuknya wadah ini kalimat atau bahasa dukun jangan sampai dimarjinalkan dan diskreditkan.

Pada makna-makna buruk sehingga hilang dari Nusantara sementara panggilan dukun adalah warisan dari leluhur Nusantara. Jaga budaya jaga keutuhan NKRI.

Cibinong – Ikatan Putra-Putri Pegawai Negeri (IKAPRI) Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan santunan kepada puluhan yatim piatu yang berada di wilayah Kecamatan Cibinong, Sabtu (29/1/2022) lalu.

Pemberian santunan kepada yatim piatu tersebut menurut Ketua Ikapri Kabupaten Bogor, Rizki Akbar, merupakan bentuk kepedulian dari organisasinya terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

“Kami ingin membuktikan ke masyarakat, bahwa organisasi pemuda juga bisa membantu sesama saudara. Dan memang animo dari para anak yatim piatu ini cukup besar, dan itu membuat kami merasa cukup bangga,” ucap Rizki seusai kegiatan.

Bombom sapaan akrabnya mengatakan, kegiatan santunan anak yatim piatu ini akan dilaksanakan secara simultan dan terus menerus. Sehingga, organisasi yang Ia pimpin ini pun bisa merealisasikan tujuan dari organisasi itu dilahirkan.

“Mungkin akan kita adakan secara rutin, entah itu setiap pekan ataupun dalam satu bulan satu kali. Saya ingin dengan adanya kegiatan seperti ini, anggota-anggota dari IKAPRI bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu sesama,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pembina IKAPRI Kabupaten Bogor, Asep Engkuh mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, santunan ini bisa memberikan manfaat yang cukup baik untuk masyarakat yang mendapatkan santunan.

“Perbanyak kegiatan seperti ini. Demikian pula dengan kegiatan organisasi lainnya, sehingga IKAPRI di Kabupaten Bogor bisa lebih eksis lagi sebagai organisasi pemuda,” pungkasnya.

Dinamika politik di internal kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bogor, khususnya pengurus tingkat kecamatan tengah bergejolak. Hal itu terlihat dari dibentuknya Forum Ketua Partai Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bogor, yang secara keras menyuarakan untuk segera mendesak PAW anggota DPR RI asal Kabupaten Bogor, Ichsan Firdaus.

Ketidakharmonisan ini muncul, lantaran Ichsan sebagai representasi Partai Golkar dinilai sudah tidak lagi memiliki kepedulian terhadap para konstituen yang berjuang menghantarkan Ichsan duduk di kursi DPR RI.

“Ichsan sudah tidak lagi memilki kepedulian dan menelantarkan infrastruktur partai khususnya tingkat kecamatan. Jadi oleh Ichsan kami ini dianggap tidak ada. Padahal kami merupakan garda terdepan pemenangan partai golkar dalam momentum pemilu atau pun pileg,” kata Ketua Forum Ketua PK Partai Golkar Kabupaten Bogor, Mardani Kanta kepada Rakyat Bogor, Minggu (19/19/2021).

Menurut Mardani, Ichsan merupakan simbol partai yang tidak bisa begitu saja melupakan keberadaan simbol partai lainnya seperti pengurus kecamatan yang sudah berjuang memenangkan partai golkar sehingga bisa mengirim kadernya untuk duduk di Senayan.

Kerja keras kader dibawah, kata dia seharusnya mendapat apresiasi dan perhatian khusus oleh Ichsan bukan malah sebaliknya diabaikan dan tidak diperhatikan.

“Ichsan duduk di kursi DPR RI, bukan dari jalur independen seperti Anggota DPD RI yang berjuang bersama relawan. Tapi dia duduk menggunakan instrumen dan infrastruktur Partai Golkar. Seharusnya dia berterima kasih dong dengan kader dengan memberikan perhatian sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI. Bukan justeru meninggalkan konstituen,” kata dia.

Mardani menegaskan, kemenangan Ichsan yang pada akhirnya mengantarkan dia duduk di kursi DPR RI periode kedua bukanlah satu kemenangan yang mutlak. Melainkan adanya sumbangsih dari calon yang lain seperti Ilham dan Ravinda.

Jadi, lanjut Mardani, sudah sangat pantas dan layak jika infrastruktur dan simbol Partai Golkar Kabupaten Bogor mendapat perhatian.

‘Seharusnya kader ini diperhatikan dan dirawat dengan baik melalui berbagai program dan kegiatan dari DPR RI. Tapi selama menjabat periode kedua ini, Ichsan tidak melakukan itu,” ujarnya.

Menurut Mardani, dirinya bersama dengan Ketua PK lainnya sudah sepakat agar DPP Partai Golkar mengganti Ichsan dengan kader lain dari Partai Golkar dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka Ichsan hanya akan menciptakan ketidakharmonisan di Partai Golkar Kabupaten Bogor.

“Kami para Ketua PK sudah sepakat dan membuat pernyataan tertulis kepada DPP untuk segera mengganti Ichsan Firdaus. Ini merupakan wujud dari kekecewaan dan perlawanan terhadap Ichsan yang sudah tidak lagi menganggap keberadaan infrastruktur partai,” tukasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, Wawan Haikal hingga Anggota DPR RI Ichsan Firdaus, belum bisa memberikan keterangannya saat dikonfirmasi melalui selularnya.

Cibungbulang, HRB – Ribuan warga Cibungbulang memadati depan halaman kantor kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor usai mengikuti gerak jalan santai yang di selenggarakan oleh panitia Kecamatan dalam rangka menyambut HUT RI ke 77.

Dari ribuan peserta gerak jalan santai tersebut di ikuti berbagai dari instansi yang ada di wilayah kecamatan Cibungbulang, seperti pemerintah desa, puskesmas satun pendidikan dari tingkat SD-SMA dan juga masyarakat sekitar.

Camat Cibungbulang, Agung S Ali menyampaikan, pada peringatan HUT RI ke 77 tahun ini pihaknya mengadakan beberapa ivent perlombaan yang dilakukan oleh internal pemerintahan desa, seperti lomba opis, administrasi desa, posyandu dan juga ada beberapa perlombaan yang di ikuti oleh pemerintah desa dan masyarakat umum seperti, fun bike, lomba mancing, senam pancarkasa, gerak jalan santai dan pagelaran wayang golek yang akan di adakan di depan halaman kantor kecamatan.

“Dari beberapa perlombaan atau ivent yang kita laksanakan, Alhamdulillah animo masyarakat cukup antusias untuk mengikutinya. Karena ini juga dikarenakan selama dua tahun lebih kita dilnda pandemi. Dan hal ini di adakan semata-semata untuk memeriahkan HUT RI. Jadi esensinya membuat masyarakat bahagia,” ujar Agung kepada Wartawan diruang kerjanya, Senin 15 Angustus 2022.

Guna menjaga ketertiban umum selama rangkaian acara berlangsung, pihaknya sudah melakukan koordinasi secara reprensif dengan pihak kepolisian, koramil, satpol pp maupun pemerintah desa setempat.

“Itu semua kita libatkan demi keamanan bersama , termasuk keamanan di perjalanan juga kondusifitas wilayah yang kita lalui atau perlombaan yang sedang dilaksanakan tersebut,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). Karena menurutnya meskipun pandemi sudah berada di level satu dan belum usai, kesehatan bersama harus tetap dijaga.

“Saya juga menghimbau kepada masyarakat kecamatan Cibungbulang, pihak pemerintah desa maupun pihak instansi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka memeriahkan HUT RI dan tatap memasang bendera di tiap rumah maupun instansi. Selanjutnya masyarakat di hrapkan agar turut andil dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta sehingga HUT RI bisa berjalan semeriah mungkin,” katanya

Bogor Utara, HRB – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor sudah membuat usulan tarif sewa untuk penggunaan sejumlah fasilitas di Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Selatan.

Namun demikian, usulan penerapan tarif sewa itu akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pihak-pihak terkait.

Kepala Dispora Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan, tarif sewa fasilitas GOM itu sudah diusulkan untuk masuk dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Retribusi di DPRD Kota Bogor.

Menurut dia, rencananya hal itu akan dibahas dalam rapat paripurna sidang pertama periode Januari hingga Maret.

Sebelum masuk regulasi, Herry mengatakan, penggunaan fasilitas olahraga di GOM masih gratis.

Herry menjelaskan, untuk lapangan bola di GOM, tarif sewa yang diusulkan minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 1 juta per dua jam.

Ia menilai, besaran tarif sewa itu tergolong murah dibandingkan lapangan sintetis sejenis di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang sewanya Rp 2 juta per dua jam.

Bahkan, informasinya ada yang mencapai Rp 3 juta pada waktu tertentu. “Kalau diterapkan angka segitu (Rp 2 juta) di kecamatan, kasihan, dan orang enggak ada yang bisa manfaatkan nanti,” kata Herry dalam keterangannya, kemarin.

Sementara soal lapangan di Taman Manunggal, Kecamatan Bogor Barat, Herry memperkirakan tarif sewa yang diusulkan bisa lebih murah.

“Manunggal kan lebih kecil lapangannya. Beda usulannya karena kami mengacu lapangan bola, sedangkan Manunggal lebih ke mini soccer,” ujar dia.

Namun, Herry tidak menutup kemungkinan usulan tarif sewa lapangan di Taman Manunggal sama seperti fasilitas di GOM Bogor Utara dan Selatan. Hal itu mempertimbangkan lokasinya yang berada di tengah kota, sehingga bisa memengaruhi indeks besaran tarif sewanya.

Ihwal tarif sewa fasilitas lain di GOM, yaitu lapangan basket dan voli, menurut Herry, usulannya akan disamakan dengan tarif di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran. Diusulkan tarif sewa Rp 50 ribu per jam untuk lapangan basket indoor dan Rp 30 ribu per jam untuk lapangan basket outdoor.

Adapun tarif sewa lapangan voli semi-indoor diusulkan Rp 50 ribu per jam dan lapangan outdoor Rp 30 ribu per jam. Selain soal tarif sewa, pengelolaan GOM juga disebut akan dibahas dalam revisi perda.

Baca juga: Gelar Silaturahmi dengan Media, HRM Danang Donoroso Apresiasi PT Sentul City Tbk
Menurut Herry, untuk pengelolaan ini akan ada semacam beauty contest bagi pihak swasta yang tertarik mengelola dua GOM tersebut. Saat ini, kata dia, sudah berjalan tahapan awal penilaian aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Setelah asetnya muncul, baru Pemerintah Kota Bogor akan menawarkan pengelolaan kepada pihak swasta. “Dari sana nanti dibentuk tim.
Kita menjalankan tahap-tahapnya butuh waktu empat sampai lima bulan. Selama tahapannya jalan, kita tunjukan juga revisi perdanya, jika memang pihak ketiga tidak berminat,” kata Herry.

Usulan biaya sewa dua GOR mini Kota Bogor yang berada di Cimahpar Bogor Utara dan Kertamaya Bogor Selatan juga menjadi bahan sorotan anggota Dewan.

Ketua Komis IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saepul Bakhri menyentil pemkot karena mengusulkan harga sewa GOR mini Kota Bogor sebesar Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1.000.000.

Dia mengatakan, alasan pemerintah kota membangun GOR mini di masing-masing kecamatan, adalah untuk mendekatkan layanan olahraga dan menjangkau kebutuhan masyarakat, bukan untuk dikomersilkan.

“Kalau tarifnya mahal dan tidak terjangkau, lalu siapa bisa menikmati? Pastinya masyarakat yang punya duit saja dong?” cetus Akhmad.

Dia menilai Dispora asal-asalan menetukan tarif sewa GOR mini Kota Bogor.

“Harus ada dasar perhitungan kajiannya, karena sarpras yang dibangun juga perlu pemeliharaan, ini yang harus jadi pertimbangan,” ucapnya.

Seharusnya, lanjut Akhmad, kesiapan pengelolaannya juga sudah secara simultan pada saat fasilitas ini dibangun sudah berbarengan disusun kajian pengelolaannya. Lantaran harga sewa yang gila-gilaan, ia mempertanyakan, apakah sebelumnya Pemkot sudah menyediakan kajian bisnisnya.

“Kan dari awal sudah diwarning oleh DPRD, kalau mau ada pembangunan itu, jangan hanya membangun tanpa disertai konsep pengelolaannya bagaimana. Kita lihat, GOR Pajajaran yang ada di kawasan pusat kota saat ini. Apakah sudah terkelola dengan baik? ,” imbuhnya.

Kota Bogor – Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Zainul Mutaqin mewanti-wanti agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya bisa mengelola operasional BISKITA TRANS PAKUAN dengan baik dan hati-hati.

Jika tidak dikelola dan dirawat dengan baik, nasibnya bakal sama seperti Bus Transpakuan yang lebih dulu beroperasi oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, yang kini jadi bangkai dan terbengkalai di Terminal Bubulak.

“Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi massal ini, program BTS harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Sebab tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan Transakuan terdahulu, yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah,” kata Zainul, Selasa (2/11/21).

Zainul juga meminta Pemkot Bogor jangan terlelap dalam euforia seremonial datangnya bus dengan nama BISKITA Trans Pakuan itu saja, namun harus memperhatikan perawatan bus-bus yang direncanakan ngaspal di empat koridor.

“Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak,” ujar Zainul.

Pemkot Bogor juga diminta memerhatikan nasib para sopir angkot yang diproyeksikan jadi sopir bus. Karena konversi angkot tersebut pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodir menjadi sopir BISKITA Trans Pakuan.

“Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” tutur Zainul.

Semenatara itu, Bima Arya resmi mengaktifkan operasional BISKITA yang merupakan bus program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor dengan cara yang sangat seremoni, Selasa (2/10/21).

Mulai dari Wali Kota Bogor Bima Arya, Kepala BPTJ Polana B Pramesti, Forkopimda hingga artis ibukota Wika Salim turut hadir dalam peluncuran bus yang dinamakan BISKITA Trans Pakuan yang dibiaya oleh uang rakyat. .

Bima Arya mengatakan bahwa hadirnya bus ini sebagai babak baru sistem transportasi publik di Kota Bogor, termasuk perpanjangan konversi tiga angkot diganti menjadi 1 bus. Selain itu, sambung dia, ngaspalnya BISKITA Trans Pakuan ini juga menjadi tanda memulai kebiasaan dan budaya baru.

Misalnya membiasakan angkutan masal dan penumpang untuk berhenti pada tempatnya, menyetop bus di shelter, pengunaan aplikasi untuk tahu bus ada dimana, hingga membiasakan tidak buang sampah di dalam angkutan umum dan pembayaran non tunai.

“Nggak cuma bus-nya baru, kita juga mulai kebiasaan baru, budaya baru. Biasakan berhenti pada tempatnya, setop bus di shelter, nggak buang sampah di bus, membiasakan sopir nggak menggoda penumpangnya, sopir juga taat standar pelayanan hingga membiasakan pembayaran non tunai,” katanya.

Selain akan menghapus julukan Kota Sejuta Angkot, keberadaan BISKITA Trans Pakuan juga akan menyisakan sejumlah persoalan sosial, salah satunya adalah penggannguran yang akan bertambah, karena sejumlah pengemudi angkot akan di pastikan akan menganggur meski Bima Arya sendiri menjamin akan melibatkan mantan-mantan sopir angkot untuk menjadi sopir bus dan mekanik BISKITA tersebut.

Tapi persoalan persyaratan dan prosedur akan menjadi hambatan bagi mantan sopir angkot tersebut karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Pemkot Bogor.

Kota Bogor – Gagalnya 2800 warga Kota Bogor mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) tahun anggaran 2021 menuai reaksi Keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengungkapkan kekecewaanya atas tidak terserapnya anggaran yang sudah di siapkan DPRD tersebut.

Anggaran untuk BLT ini sudah disiapkan oleh DPRD Kota Bogor dengan menggunakan anggaran refocusing di tahun anggaran 2021. DPRD Kota Bogor sendiri menyisir anggaran penghematan sebesar Rp19 miliar dari anggaran Dewan untuk dialokasikan ke beberapa pos belanja strategis, diantaranya adalah BLT.

“Ini sangat disayangkan karena masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari anggaran yang sudah kami siapkan dan percayakan ke Dinas Sosial (Dinsos),” ujar Atang, Jumat (7/1).

Atang juga menjelaskan, DPRD Kota Bogor sudah berusaha melakukan pemangkasan anggaran, dengan cara penghematan. dan hasilnya bisa di gunakan untuk yang lebih bermnfaat serta bisa di rasakan langsung oleh masyarakat.

“Alhamdulillah cukup banyak anggaran 2021 yang kami sisir dan dihemat untuk membiayai program yang lebih penting. Baik itu untuk BLT warga terdampak covid, program perbaikan infrastruktur wilayah, maupun bantuan sosial tidak terencana. Di saat ada sebagian warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah akibat covid, justru anggaran tersebut tidak terserap. Sungguh mengecewakan”, jelas Atang.

Politsisi PKS itu juga akan meminta laporan anggaran yang kini menjadi SILPA tersebut dengan disertakan bukti laporan tertulis serta keterangan lengkap tidak terserapnya anggaran APBD 2021 tersebut.

“Kami akan meminta laporan tertulis kenapa anggaran ini tidak terserap. Salahnya dimana. Kalau masalah aturan ataupun persyaratan administrasi, bisa dijelaskan apa saja masalahnya. Agar ke depan bisa diperbaiki dan tidak terulang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, gagalnya 2800 warga Kota Bogor mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) tahun anggaran 2021 merupakan lalainya Dinas Sosial Kota Bogor dalam melakukan verifikasi dan evaluasi penerima bansos.

Hal tersebut dikatakan wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan kepada Wartwan, minggu (09/01/22).

“ini merupakan kesalahan Dinsos Kota Bogor yang lamban melakukan verval. Kami tentu sangat kecewa dan tidak dapat menerima kebijakan anggaran yang sudah kami siapkan malah tidak terserap dan masyarakat tidak bisa menerima,” kesalnya.

Mohan menambahkan, penyaluran BLT APBD Perubahan 2021 ini sudah sesuai dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2021 tentang petunjuk penetapan APBD.

Dimana didalamnya perlu disiapkan anggaran untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS) sebagai bentuk penanganan Covid-19. Lalu kenapa ini kacau seperti ini? Kesalnya.

Ia juga akan meminta laporann dan penjelasan secara rinci terkait anggran yang menjadi silpa akibat dari gagalnya penyaluran bansos terhadap 2800 warga Kota Bogor enjadi bubur.

“Tentu,kita akan meminta laporan secara mendetail kenapa ini bisa SILPA dan tentunya ini akan kami jadikan catatan,” tegasnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor, akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan Citeureup. Hal tersebut terkait kekosongan jabatan Kepala Desa Citeureup Kecamatan Citeureup, yang sebelumnya telah meninggal dunia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), jika ada kepala desa yang meninggal dunia dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun, maka itu dilakukan pilkades pengganti antar waktu (PAW). Tetapi jika sisa masa jabatannya sisa satu tahun, maka kepemimpinannya dilanjutkan dengan pejabat pelaksana (PJ).

“Apabila kepala desa berhenti karena meninggal dunia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, melaporkan kepada Bupati Bogor, melalui camat. Kemudian BPD mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukkan Sekertaris Desa (Sekdes) sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa selama 30 hari,” ucap Kasi Aparatur Desa DPMPD Kabupaten Bogor, Awang, Jumat (15/12/2023).

Kemudian terkait tahapan PLH ke Penjabat (PJ) Kepala Desa, Awang memaparkan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa tersebut jika lebih dari 1 (satu) tahun, bupati melalui camat mengangkat Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pegawai dari pemerintah kecamatan. Kemudian jabatan PJ tersebut sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa dengaj Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa.

“Mekanismenya BPD membuat laporan ke camat setelah 7 hari kades meninggal. Untuk selanjutnya membuat SK penunjukkan Sekertaris Desa sebagai PLH Kades selama 30 hari, hingga ditunjuknya ASN dari pihak kecamatan menjadi Penjabat (PJ) kades,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Jelaskan Dugaan 5 Kades Terlibat Kampanye Caleg
Namun karena saat ini berada pada momen tahun politik menjelang Pemilu Pilpres dan Pileg pada Februari 2024 mendatang. Maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tidak boleh ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Maka dari itu, Jabatan Penjabat Kades dilakukan selama 1 tahun kedepan.

“Karena ini menjelang pemilu dan dari Permendagrinya tidak boleh ada Pilkades, otomatis jabatan PJ Kades akan lama yang diperkirakan selama satu tahun kedepan. Dan perkiraan untuk pelaksanaan PAW Pilkades, akan dilakukan pada awal tahun 2025 mendatang,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Marwan Hermawan dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka ini dibenarkan Ketua BPD Citeureup, Buhori hingga Camat Citeureup Edi Suwito yang mengatakan bahwa Kepala Desa Citeureup, Marwan Hermawan telah tutup usia pada Rabu malam (4/12/2023), pukul 09.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, aturan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.Dalam Permendagri 82 pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan, apabila kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena diberhentikan, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diatut dalam Permendagri No.110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Gunung Putri – rakyatbogor.net Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika melakukan survei di lokadi proyek Prasarana Sarana dan Utilitas yang sedang dibangun Gelanggang Olqh Raga Mini (GOM) dan Sekolahan di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Senin (13/12/2021). Diketahui, penataan PSU tersebut dibangun untuk tidak menimbulkan banjir.

Bahkan, kedeoannya akan merencanakan penghijauan dan akses jalan masuk, tetap menuju PSU di lokasi proyek tersebut. “Hari ini kita dalam rangka penataan PSU di lokasi pembangunan GOM dan gedung sekolah,” ujar Ajat kepada Rakyat Bogor. Ajat mengaku, kedepannya akan menata keseluruhan untuk kebutuhan pemerintah kabupaten Bogor, seperti dipersiapkan kantor desa, puskesmas, yang sebelumnya diminta oleh masyarakat Gunung Putri.

“Kita tidak sepotong-sepotong, gom sendirian, sekolah sendirian. Tapi semua harus kita pikirkan dari penataan kavling, jalan air bersihnya, air limbahnya, sampai air buangan. Karena itu, kita mencoba mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, seperti banjir. Makanya kita kesini bagaimana untuk mengatasinya,” terangnya. Selanjutnya, Ajat menawarkan salah satu yang akan dibangun mencoba sumur ritensi, sehingga apa yang dihasilkan sekitar kawasan PSU ini, bukan dari PSU nya.

Kemudian jika melintas masuk PSU, masyarakat bisa kendalikan dulu dilokasi tersebut, sebelum melintas ke area perumahan itu, karenanya hak itu dinilai paling esensial secara teknis. “Bicara kebijakan memang harus ada kebijakannya penataan ini semua. Kita punya mimpi ini menjadi penataan kawasan PSU terintergrasi ini, bukan satu macam kegiatan, tapi macam-macam kegiatan. Bagaimana nantinya kalau sudah aktif, ada yang ke sekolah ada, ada yang mau berobat serta ada yang mau olah raga, itu kita harus bisa mengatur,” paparnya.

Tak sampai disitu, Ajat juga mengintruksikan untuk bagaimana mengatur masalah tanaman, penghijauan. Karena, semua itu akan menjadi lebih membangun kehidupan di PSU tersebut. “Makanya sekarang kita ikat dulu dengan aturan mainnya. Minimal ada penataan kawasan itu, kenapa saya turun kesini. Saya berharap, semoga bulan ini, semuanya clear. Artinya kita bisa eksekusi sekiranya bisa membantu masalah banjir disini,” terangnya.

Pihaknya berharap, dari semua pihak terkait untuk selalu kompak. “Seperti perangkat daerah yang harus bersama-sama memikirkan bukan dirinya sendiri, bukan kavlingnya dia, tapi kita pikirkan bersama. maka itu DPKPP menjadi liding sektor untuk mengoordinasikan pemanfaatan di PSU,” tutupnya. Sementara itu, Aripudin mengatakan, DPKPP melalui kadis dalam konfirmasinya ke PT Ferry yang menyerahkan PSU dan sudah serah terima ini, bahwa PSU ini akan menjadi projek percontohan PSU se Kabupaten Bogor.

“Ini semuanya terintergrasi terkait dengan kebutuhan masyarakat, dari kesehatan pendidikan, olahraga, daya beli, karenakan disitu ada UMKM di anggap bagus dan direspon oleh pemerintahan daerah konsep PSU ini adalah konsep PSU yang ada di Desa Tlajung Udik yang lahannya dari PT.Ferry itu di anggap projek percontohan PSU untuk kabupaten Bogor,” singkatny.

Sebuah bangunan yang diperkirakan berusia tua di Kampung Sudi Mampir, RT 04/03 Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, tiba – tiba ambruk pada Minggu (12/6/2022).

Hal itupun sempat mengagetkan warga sekitar, karena bangunan yang diketahui merupakan gudang penyimpanan barang milik salah seorang warga itu roboh tanpa sebab.

Seperti dituturkan Samsudin, warga sekitar yang mengaku kaget saat mendengar suara gemuruh saat melintas di jalan yang tak jauh dari lokasi bangunan. Ia pun coba menghampiri sumber suara dan mengetahui suara berasal dari reruntuhan material sebuah bangunan.

“Saya sempat kaget pas dengar suara keras, pas saya deketin padahal ada rumah roboh, saya coba lihat, kuatir ada ada penghuni nya di dalam. Tapi pas saya periksa secara teliti ternyata tidak ada orangnya,” jelasnya.

Saat itu, lanjut dia, keadaan sedang sepi. Ia pun langsung melaporkan hal itu kepada ketua RT setempat. “Saya coba lari dan laporan ke pak RT. tapi pak RT nya sedang tidak ada di rumah.

Akhirnya ia pun memberitahu beberapa orang warga dan kembali ke lokasi kejadian, karena khawatir ada korban. Namun setelah memeriksa keadaan di lokasi, ia dan warga pun memastikan tidak ada korban di lokasi.

Terpisah, Kepala Desa Sukamahi Budi Mamat, roboh nya bangunan itu dipastikan karena bangunan yang sudah lapuk termakan usia. Pihaknya pun mengaku telah melakukan kroscek ke lokasi tak lama menerima laporan dari warga.

“Iya betul, saya mendapat laporan dari petugas di wilayah bahwa ada kejadian rumah yang ambruk. Namun setelah saya telusuri, itu bangunan tua yang telah lapuk dimakan usia,” tuturnya.

Ia pun memastikan, saat ini pemilik dalam keadaan aman. Karena rumah tua tersebut hanya digunakan untuk menyimpan barang – barang atau dijadikan gudang oleh pemiliknya. Meski demikian, ia tetap mengimbau warga agar tetap waspada menghadapi kondisi cuaca saat ini.

“Pemilik dalam ke adaan selamat karena menempati rumah lain yang tak jauh dari bangunan yang runtuh itu, aman tidak ada korban jiwa,” pungkasnya.